 |
| Foto by Araf Hakim |
Ada beberapa sekolah dasar yang menerapkan sistem ‘seleksi’ saat
menerima pendaftaran murid baru. Sekolah-sekolah ini biasanya mendapat
label sekolah favorit, punya segudang prestasi, memiliki ciri khas yang
diunggulkan. Sekolah model ini juga biasanya banyak dicari-cari para
orang tua. Mahal tak jadi soal, asal sebanding dengan kualitas yang
dihasilkan.
Mekanisme penerimaan siswa baru sekolah ini biasanya
menjaring calon peserta didik sebanyak mungkin dengan batas waktu
ditutupnya masa pendaftaran. Karena sudah dikenal sebagai sekolah
berkualitas, hampir dipastikan peminatnya membludak. Dan ketika
pendaftar melebihi kuota kelas, bisa dipastikan ada ‘seleksi’ dalam
penerimaan baru.
Sengaja istilah seleksi ini saya beri tanda petik. Karena istilah ini sebenarnya tidak diperbolehkan seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010. Namun pelaksanaannya masih saja ada sekolah-sekolah yang tutup mata atau kurang mengindahkan PP tersebut. Belakangan istilah ini mulai hilang, tapi muncul dengan istilah lain. ‘Seleksi’ ini biasanya diganti dengan observasi peserta didik baru, ada juga istilah penjaringan minat dan bakat anak, atau istilah lain yang jelas-jelas misinya sama, melakukan seleksi penjaringan untuk memenuhi jumlah siswa sesuai kuota.
Layaknya kompetisi kebanyakan, dalam proses seleksi pasti ada kriteria dan alat ukur tertentu untuk menentukan ‘pemenang’. Hasilnya pasti ada sejumlah pendaftar yang dinyatakan ‘gagal’. Sampai di sinilah, permasalahan itu mencuat ke permukaan dan menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang layak direnungkan.
Apakah sudah dipertimbangkan bagaimana perasaan orang tua ketika tiba masa pengumuman, anaknya dinyatakan ‘gagal’ bisa diterima di sekolah harapan?
Sudah terbayangkah bagaimana perasaan anak yang baru lulus TK menerima penolakan setelah sebelumnya berharap bisa belajar di sekolah unggulan?
Pertanyaan pun semakin mengerucut, tepatkah seleksi masuk sekolah dasar untuk anak yang baru lulus TK?
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, khususnya pada Pasal 69 dan Pasal 70 menegaskan tentang larangan seleksi untuk masuk usia Sekolah Dasar.
Coba perhatikan isi pasal 69 ayat (5) yang berbunyi, “Penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain.”
Dari sini sudah sangat jelas, bahwa penerimaan siswa baru untuk kelas 1 SD/MI tidak melalui serangkaian tes seleksi dalam bentuk apapun. Lantas bagaimana jika sekolah sudah terlanjur menerima jumlah pendaftar yang melebihi kuota?
Dalam pasal 70 ayat 1-3 dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 menjelaskan jika jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung satuan pendidikan, maka pemilihan peserta didik berdasarkan pada usia calon peserta didik dengan prioritas dari yang paling tua. Jika usia calon peserta didik sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat. Jika usia dan atau jarak tempat tinggal calon peserta didik sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.
Dari penjelasan di atas kita pun sudah bisa menyimpulkan, bahwa seleksi dalam bentuk apapun untuk memasuki jenjang usia sekolah dasar tidaklah tepat.
Pengalaman saya menjadi pendidik, hampir setiap tahun, sering menyaksikan bagaimana seorang ibu dengan mata berkaca mengadu sekaligus kepada pihak sekolah agar anaknya bisa diterima, tidak jarang orangtua yang belum menerima kenyataan mempertanyakan validitas seleksi penerimaan siswa baru, karena hasil seleksi yang sifatnya tertutup. Bahkan sampai ada yang memanfaatkan kewenangan, jabatan, kedekatan relasi, atau ‘orang dalam’ untuk bisa meloloskan anaknya diterima di sekolah yang diinginkan.
Jadi, mulai sekarang tak perlu berbangga kalau sekolahnya sampai menolak murid, karena bisa jadi mereka yang tidak diterima memendam rasa kecewa. Lagipula, masih ada beberapa sekolah yang masih harus berjuang keras untuk mencari murid.
Sengaja istilah seleksi ini saya beri tanda petik. Karena istilah ini sebenarnya tidak diperbolehkan seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010. Namun pelaksanaannya masih saja ada sekolah-sekolah yang tutup mata atau kurang mengindahkan PP tersebut. Belakangan istilah ini mulai hilang, tapi muncul dengan istilah lain. ‘Seleksi’ ini biasanya diganti dengan observasi peserta didik baru, ada juga istilah penjaringan minat dan bakat anak, atau istilah lain yang jelas-jelas misinya sama, melakukan seleksi penjaringan untuk memenuhi jumlah siswa sesuai kuota.
Layaknya kompetisi kebanyakan, dalam proses seleksi pasti ada kriteria dan alat ukur tertentu untuk menentukan ‘pemenang’. Hasilnya pasti ada sejumlah pendaftar yang dinyatakan ‘gagal’. Sampai di sinilah, permasalahan itu mencuat ke permukaan dan menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang layak direnungkan.
Apakah sudah dipertimbangkan bagaimana perasaan orang tua ketika tiba masa pengumuman, anaknya dinyatakan ‘gagal’ bisa diterima di sekolah harapan?
Sudah terbayangkah bagaimana perasaan anak yang baru lulus TK menerima penolakan setelah sebelumnya berharap bisa belajar di sekolah unggulan?
Pertanyaan pun semakin mengerucut, tepatkah seleksi masuk sekolah dasar untuk anak yang baru lulus TK?
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, khususnya pada Pasal 69 dan Pasal 70 menegaskan tentang larangan seleksi untuk masuk usia Sekolah Dasar.
Coba perhatikan isi pasal 69 ayat (5) yang berbunyi, “Penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain.”
Dari sini sudah sangat jelas, bahwa penerimaan siswa baru untuk kelas 1 SD/MI tidak melalui serangkaian tes seleksi dalam bentuk apapun. Lantas bagaimana jika sekolah sudah terlanjur menerima jumlah pendaftar yang melebihi kuota?
Dalam pasal 70 ayat 1-3 dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 menjelaskan jika jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung satuan pendidikan, maka pemilihan peserta didik berdasarkan pada usia calon peserta didik dengan prioritas dari yang paling tua. Jika usia calon peserta didik sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat. Jika usia dan atau jarak tempat tinggal calon peserta didik sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.
Dari penjelasan di atas kita pun sudah bisa menyimpulkan, bahwa seleksi dalam bentuk apapun untuk memasuki jenjang usia sekolah dasar tidaklah tepat.
Pengalaman saya menjadi pendidik, hampir setiap tahun, sering menyaksikan bagaimana seorang ibu dengan mata berkaca mengadu sekaligus kepada pihak sekolah agar anaknya bisa diterima, tidak jarang orangtua yang belum menerima kenyataan mempertanyakan validitas seleksi penerimaan siswa baru, karena hasil seleksi yang sifatnya tertutup. Bahkan sampai ada yang memanfaatkan kewenangan, jabatan, kedekatan relasi, atau ‘orang dalam’ untuk bisa meloloskan anaknya diterima di sekolah yang diinginkan.
Jadi, mulai sekarang tak perlu berbangga kalau sekolahnya sampai menolak murid, karena bisa jadi mereka yang tidak diterima memendam rasa kecewa. Lagipula, masih ada beberapa sekolah yang masih harus berjuang keras untuk mencari murid.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar